EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PEMEKARAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN ASAHAN (STUDI DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN ASAHAN)

Dalam Pengaturan hukum ini mengatur tentang suatu daerah yang ingin memekarkan daerahnya sehingga pemekaran suatu daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 prosedur pemekaran tersebut antara lain usulan pemekaran itu harus melewati pemerintah pusat, setelah mendapat usulan pemerintah melakukan kajian menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Penelitian ini meneliti tentang Pemekaran di Kabupaten Asahan Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Proses untuk melakukan pemekaran Kecamatan tersebut, harus berladaskan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengesempingkan ketentuan tersebut. Dalam pembentukan suatu Kecamatan harus memenuhi proses persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahanPada penelitian ini, bahwasannya pemekaran suatu daerah dapat menjadi dua Kecamatan atau bisa lebih. Untuk hal ini, ditentukan persyaratan bahwa pemekaran itu dapat dilakukan apabila mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini ialah untuk provinsi 10 tahun, kabupaten/kota 7 tahun, dan kecamatan 5 tahun. Kata Kunci : Pemekaran, Kecamatan, Efektivita