ANALISIS PRINSIP PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) DI DESA BELUI TINGGI KECAMATAN DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

Sektor Kehutanan dan perubahan lahan adalah salah satu sektor penting yang berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca. Salah satu upaya penurunan emisi sektor kehutanan dapat dilakukan dengan mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus (REDD+). REDD+ melalui program Biodiversity conservation and integrated watershed management development dalam Forest programme II didukung oleh KWF (Bank Pembangunan Jerman) dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan pengimplementasian agroforestry-reboisasi berbasis PRA tahun 2019 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari 2018. Dalam pelaksanaan program ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman oleh fasilitator dalam melakukan kegiatan dimulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksaan program yang seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dalam RHL dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Proses perencanaan program dimulai dengan pengajuan proposal oleh kelompok tani, pembentukan tim survei, servei lokasi dan pertemuan dengan masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan cara menanam dan jarak tanam. Penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam RHL berada pada kategori sedang (55.56%), artinya prinsip pemberdayaan masyarakat yang diterapkan bernilai cukup dan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut terdiri dari prinsip kesukarelaan 50% masuk dalam kategori rendah dan 50% masuk ke dalam kategori tinggi, prinsip keswadayaan 61.11% dengan kategori sedang, prinsip partisipatif 44.44% dengan kategori sedang, prinsip egaliter 50% dengan kategori sedang dan prinsip keterbukaan 50% dengan kategori sedang