PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LANJUTAN DAERAH IRIGASI BATANG BAYANG PASAMAN BARAT

ABSTRAK Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan pembangunan sarana-sarana umum yang berguna bagi masyarakat yang mana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Salah satu contoh pengadaan tanah tersebut ialah pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat. Selama pengerjaan pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang itu mengalami masalah yang mengakibatkan terundurnya penyelesaian pembangunan dari waktu yang telah diperkirakan. Masalahnya ialah mengenai besarnya nilai ganti kerugian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yang mana setelah melalui musyawarah tidak ditemukan kesepakatan atas nilai ganti kerugian. Berdasarkan latar belakang tersebut didapat rumusan masalah 1) bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat? 2) bagaimana penentuan bentuk dan besar ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat? 3) bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat? .Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang mana teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan lanjutan Daerah Irigasi Batang Bayang Pasaman Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun permasalahan timbul pada tahap pelaksanaan berupa kurang maksimalnya penilaian ganti kerugian. Kemudian ganti kerugian tersebut diberikan dalam bentuk uang sesuai kesepakatan pada sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Walinagari Ujung Gading. Penyelesaian sengketa yang timbul berupa dengan melakukan penilaian, inventarisasi dan identifikasi ulang terhadap tanah masyarakat yang terdampak yang masih keberatan, maka selanjutnya akan diadakan musyawarah ulang membahas besarnya nilai ganti kerugian. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Penyeleaian Sengketa Pengadaan Tana