PEMECAHAN SERTIFIKAT TERHADAP HAK ATAS TANAH MILIK KAUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ABSTRAK Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat kaum bergantung pada mamak kepala waris sebagai pemimpin kaum dan bertugas membagi peruntukan tanah kepada anggota kaummnya secara adil dan bijaksana. Jika suatu kaum ingin mendaftarkan dan memecah atau membagi tanah ulayat kaum tersebut harus dengan kesepakatan kaum. Kesepakatan kaum sangat penting agar tidak menimbulkan sengketa atau konflik baik dengan anggota kaum maupun dengan pihak lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apa saja alasan dilakukan pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum, bagaimana proses pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum. Metode penelitian adalah yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang didapatkan dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan dan dokumen. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). Alasan pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anggota kaum yang dianggap paling membutuhkan dan diberi kepercayaan untuk mengolahnya sehingga tujuan dari pemecahan tersebut demi keberlangsungan hidup anggota kaum perempuan. 2). Untuk pemecahan sertifikat terhadap hak atas tanah milik kaum di Kantor Pertanahan mengenai proses dan tahap-tahap yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. 3) Kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses ini yaitu untuk kewajiban adat tidak ada kewajiban khusus biasanya hanya membayar sejumlah uang kepada pihak yang ikut serta dalam pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah dan untuk kewajiban administrasi itu yaitu biaya di BPN, jorong, nagari, camat, KAN, mamak kepala waris, pihak saksi dan juga untuk pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah pemohon. Kata Kunci : Pemecahan Sertifikat, Hak Atas Tanah, Tanah Milik Kau