Mekanisme Pengelolaan Arsip dan Dokumen pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan-kegiatan manusia dalam mendapatkan informasi juga sudah berkembang dengan menggunakan berbagai media yang saat ini telah tersedia. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 menjelaskan bahwa arsip merupakan rekaman dari suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam berbagai bentuk dan media yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap perusahaan harus bertanggungjawab dalam proses penyelengaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut dibutuhkan suatu lembaga kearsipan, baik yang bersifat nasional, daerah maupun perguruan tinggi agar dapat terwujud sistem penyelenggaraan kearsipan yang terpadu