PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH WALI NAGARI (Studi Kasus : Putusan No. 35 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg.)

ABSTRAK Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi ialah dilakukan dengan bentuk pemalsuan dokumen atau buku-buku guna dilakukannya pemeriksaan administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 416 KUHP dengan ancaman pidana berupa penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah, dan paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah. Satu kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk pemalsuan terjadi di Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan terdakwa ialah seorang Wali Nagari bernama Nazpi, S.H. Hakim dalam Putusan Nomor. 35 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg. menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pada fakta hukumnya tindak pidana yang terjadi adalah melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu menjadi perhatian terhadap peneliti untuk mengkaji bahwa Putusan Hakim pada kasus ini bertentangan dengan ketentuan Pasal di dalam undang-undang yang seharusnya dijatuhkan terhadap terdakwa. Peneliti dalam studi kasus ini merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pembuktian perkara tindak pidana korupsi pemalsuan oleh Wali Nagari dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg, 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus Putusan Nomor.35 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg. Untuk menjawab masalah di atas, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini membuktikan tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa pemalsuan dokumen. Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta telah membuktikan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan wewenang. Adapun alat bukti yang digunakan dalam persidangan yaitu keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Pidana Penjara, Tindak Pidana Korupsi, Wali Nagari