Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Tidak Menggunakan Helm Standar di Wilayah Hukum Polresta Padang

Penggunaan jalan raya diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan secara khusus mengenai penggunaan jalan raya terkhusus kepada pengguna kendaraan roda dua atau sepeda motor. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan bahwa pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm yang sesuai standar atau SNI. Di Kota Padang pengendara penulis menemukan banyak pengendara yang sembarangan dalam menggunakan helm bahkan helm tersebut sangat jauh dari kata layak untuk melindungi dalam berkendara. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran pengguna jalan raya terutama pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm yang sesuai standar guna menjamin keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah hukum Polresta Padang dengan menggunakan metode penelitian empiris atau yuridis sosiologis, penulis akan mengkaji bagaimana norma-norma hukum yang ada dan bagaimana kaitannya terhadap fakta permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian penulis mendapatkan hasil bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh satlantas di Polresta Padang telah sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, namun penegakan tersebut tidak terlepas dengan masyarakat yang harus sadar dan taat akan norma dan aturan yang berlaku. Kata kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Pengendara Sepeda Motor, Helm Standa