PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA PADANG

Indonesia adalah negara yang berdaulatan dan memiliki tujuan dalam bernegara. Salah satu tujuan tersebut tertantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (4) Amandenmen IV ditegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi social”. Salah satu elemen penting dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar berjalan secara efektif dan efisien adalah Unsur-unsur good corporate governance yang terdiri atas tuntutan keterbukaan, peningkatan efisiensi di segala bidang, tanggung jawab yang lebih jelas, dan kewajaran.Penataan dalam Barang Milik Negara adalah sangat penting dalam rangka penilaian kinerja pada instansi pemerintah, karena dengan rapinya instansi pemerintah menata asset akan mencerminkan instansi tersebut mempunyai kualitas yang handal karena setiap pengeluaran Belanja Negara khususnya untuk pengadaan Barang Milik Negara dapat berguna dan terukur serta bermanfaat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat