Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Akuntansisektor publik di Indonesia mengalami perkembangan sejalan dengan pelaksanaannya otonomi daerah. Pada perkembangannya, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara, akuntansi sektor publik ini digunakan oleh pemerintah guna mengatur keuangan daerah serta suatu bentuk tanggungjawab kepada publik. Dengan hal tersebut, semakin besar perhatian masyarakat terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan, yang diharapkan bisa memberikan laporan keuangan yang transparan dan akuntanbel. Demi mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntanbilitas, maka pemerintah daerah perlu memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam penyusunannya, laporan keuangan pemerintah harus disajikan dan dilaporkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan diterima publik. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistemakuntansi daerah yang baik yang mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yakni adil, transparan, relevan, dapat dibandingkan serta dapat dipahami dan akuntanbilitas. Sistem akuntansi adalah suatu prosedur pencatatan dan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah data serta melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasi dalam bentuk laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti manager, investor, kreditur, instansi pemerintahan, dan pemakai lainnya. Laporan- laporan itulah yang nantinya akan menjadi informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh suatu organisasi, dengan mengikutsertakan tata pelaksanaannya, data, dan teknologi informasi yang dibutuhkan. Menurut Bodnard dan Hopwood (2006), sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan sumber daya yang meliputi manusia dan peralatan yang fungsinya untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi sebuah informasi, informasi yang telah didapatkan tersebut akan dikomunikasikan kepada seseorang yang akan mengambil keputusan. Informasi yang baik adalah informasi yang tersedia pada waktunya, bermanfaat, dan dapat diandalkan. Ketika sistem informasi akuntansi tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak buruk terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai keberhasilan, tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, dan cara pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh setiap para pemakai, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah mampu memenuhi standar nilai informasi yang disyaratkan. Dalam Rafika (2018), pada sistem informasi akuntansi terdapat berbagai kegiatan, yang salah satunya adalah kegiatan penerimaan kas yang harus mempunyai prosedur yang baik. Apabila sistem penerimaan kas tidak dilakukan dengan prosedur yang baik maka akan terjadinya kesalahan data dan kecurangan dana yang dapat merugikan berbagai pihak. Karena sistem atas penerimaan kas adalah sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan kas, oleh sebab itu perlu adanya sistem informasi yang baik. Setiap pemerintah daerah hendaknya memiliki sistem penerimaan kas yang layak sehingga kas yang merupakan dari aktiva dapat jauh dari kata rawan dan beresiko kehilangan