PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM HINGGA PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPADA NARAPIDANA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANGolo

ABSTRAK Bantuan hukum merupakan suatu upaya pencerahan hukum serta pemberian advokasi oleh si pemberi bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan guna memperlancar penyelesaian permasalahan hukumnya. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bahwa bantuan hukum dan advokasi juga dapat diberikan terhadap seseorang yang berstatus sebagai narapidana yang mengalami tindakan penganiayaan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Padang sejak awal telah memberikan bantuan hukumnya dengan melakukan pendampingan terhadap korban untuk membuat laporan ke kepolisian. Namun pemberian bantuan hukum tersebut terpaksa dihentikan pada tingkat penyidikan karena Lembaga Bantuan Hukum Padang telah kehilangan legalitasnya. Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum hingga pada tingkat penyidikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang kepada narapidana sebagai korban penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang dan 2. Apa saja kendala atau hambatan yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum hingga pada tingkat penyidikan kepada narapidana sebagai korban penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan penelitian bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dinilai belum berhasil untuk memulihkan hak asasi narapidana tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai kendala dan hambatan selama pemberian bantuan hukum. Salah satu diantaranya ialah korban diintimidasi oleh pelaku untuk mencabut kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Padang pada saat proses hukumnya sedang berjalan, sehingga Lembaga Bantuan Hukum Padang tidak dapat melanjutkan pemberian bantuan hukumnya terhadap narapidana yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut. Kata kunci: Bantuan Hukum, Narapidana, Penganiayaa