PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI TERKAIT DENGAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA EKSEKUTOR DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH (Studi Kasus Putusan Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg)

ABSTRAK Pidana Uang Penggati merupakan pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 18. Pidana pengganti merupakan langkah yang penting dilakukan untuk memulihkan keuangan negara yang telah dikorupsi. Pelaksanaan eksekusi pidana uang pegganti dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pengembalian pidana uang pengganti sering mengalami berbagai kendala yang membuat pelaksanaannya kurang maksimal. oleh karena itu jaksa penuntut umum harus melakukan upaya khusus dalam menanggulangi kendala yang ada dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi khususnya dalam putusan Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pidana uang pengganti tindak pidana korupsi serta upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case aproach). Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier berupa buku-buku ,peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan data lain yang menunjang penelitian. Hasil penelitian pelaksanaan pidana uang pengganti tindak pidana korupsi berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdapat beberapa kendala dalam kasus –kasus sebelumnya, namun tidak ada kendala yang begitu berarti dan upaya khusus yang diperlukan dalam kasus yang diteliti. Kata Kunci: Jaksa,Korupsi, Uang pengganti