ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANTIMONOPOLI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h dan huruf i UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat menjadikan pemaknaan yang multitafsir, mengingat tidak jelasnya kewenangan KPPU sebagai penegak hukum dalam ranah pidana sehingga dapat memungkinkan penyimpangan dalam praktik, ketika KPPU menggunakan penyelidikan dalam rangka “pro-justicia.” Pemberlakuan “frasa” dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i dan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut juga mengandung ketidakpastian hukum apakah pemeriksaan yang dilakukan KPPU bersifat administratif atau penyelidikan pidana. Maka oleh sebab itu penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan KPPU dalam penyelidikan perkara tindak pidana berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah kewenangan KPPU terkait penyelidikan dalam perkara tindak pidana anti monopoli berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, Bagaimanakah ruang lingkup dan batasan kewenangan KPPU dalam proses penyelidikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan data primer dari peraturan perundang-undangan yang terkait buku, jurnal ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menguji secara normatif kewenangan KPPU terkait penyelidikan dalam perkara tindak pidana anti monopoli berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah serta pihak lain atas kewenangannya, atas pemberian sanksi berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum dan penyelidikan menurut KUHAP adalah wewenang Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Penyelidikan, Monopoli, Persaingan usaha