Implementasi Kebijakan Laporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020

Fenomena penolakan hasil rekapitulasi suara oleh pasangan calon yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020 merupakan imbas dari tidak didiskualifikasinya pasangan calon yang diduga terlambat menyerahkan dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan dari KPU Kabupaten Sijunjung dengan tidak didiskualifikasinya pasangan calon yang diduga terlambat mengumpulkan LPPDK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan terkait KPU Kabupaten Sijunjung yang tidak menggugurkan pasangan calon yang diduga terlambat mengumpulkan dokumen LPPDK sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan KPU RI nomor 5 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Hasil penelitian ini adalah bahwa penyebab KPU Kabupaten Sijunjung tidak mendiskualifikasi pasangan calon dikarenakan adanya surat edaran KPU Republik Indonesia nomor 454 mengenai petunjuk teknis tentang laporan dana kampanye. Sementara itu, dugaan keterlambatan tersebut muncul dari adanya permasalahan sistem dana kampanye secara online. Berdasarkan surat edaran, apabila terjadi permasalahan sistem, maka KPU dapat menerima dokumen LPPDK secara manual. Namun, munculnya dugaan tersebut juga disebabkan karena KPU Kabupaten Sijunjung yang tidak menyampaikan berita acara LPPDK kepada pasangan calon. Juga terdapat ketidaksiapan dari pasangan calon 03 dalam memenuhi persyaratan administratif dokumen LPPDK. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, LPPDK, Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020