PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA BARAT

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjalankan asas desentralisasi dalam melaksanakan Pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas Pemerintahan Daerah. Bahwa otonomi daerah yaitu dengan menyerahkan sebagian kekuasaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. bahwa unsur-unsur good corporate governance adalah tuntutan keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responbility) dan kewajaran (fairness). Hal ini sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang. Upaya dalam membentuk kepemerintahan yang baik, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan yang baik dibuktikan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang baik atas laporan keuangan daerah setiap tahunnya. Didalam lingkup pengelolaan keuangan daerah terdapat pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian