PERBEDAAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM HAL PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK Sebagai falsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 sila ke-5 Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan pemilu dapat dimaknai dan akan berwujud dalam sebuah aturan ataupun kebijakan yang diterapkan menurut prinsip-prinsip keadilan sebagai fairness yang juga bersesuaian dengan prinsip keadilan sosial pada sila kelima. Artinya, perlu tersedianya hukum yang berkeadilan yang tidak terbatas hanya bagi peserta, pemilih, atau hanya bagi Penyelenggara Pemilu. Kendati demikian, masalah hukum pemilu berkaitan dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu belum mendapatkan perhatian yang serius. Disparitas keadilan antara Penyelenggara Pemilu terjadi dalam proses pemberhentian Anggota KPU atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu salah satunya dalam kasus pemberhentian Hermansyah Palaga selaku Ketua KPU Kabupaten Konawe dan Evi Novida Ginting selaku Anggota KPU Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana perbedaan antara Putusan DKPP dan Putusan TUN dalam pemberhentian Anggota KPU. Kedua, bagaimana seharusnya pemberhentian Anggota KPU ditinjau dari hukum Pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menggunakan kajian kepustakaan dengan dukungan data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari putusan DKPP dan TUN dalam hal pemberhentian Anggota KPU yaitu dari segi isinya. Putusan DKPP memeriksa dan menilai ada atau tidaknya pelanggara kode etik penyelenggara pemilu dengan menilai perilaku penyelenggara pemilu. sedangkan Putusan TUN mengoreksi keabsahan Keputusan TUN yang didasari oleh Putusan DKPP dengan menilai keduanya berdasarkan aspek prosedural dan kewenangan. Dalam perspektif hukum pemilu sudah seharusnya terdapat mekanisme pengoreksian terhadap Putusan DKPP sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013. Ada 3 (tiga) hal penting menjadi perbaikan dalam proses pemberhentianAnggota KPU. Pertama, DKPP perlu memperhatikan garis kewenanganya sebagai lembaga etik. Kedua, memperhatikan penjatuhan sanksi lainnya sebelum memutuskan pemberhentian. Ketiga, dibuka ruang keadilan untuk mengoreksi Putusan DKPP. Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kode Etik, DKPP, PTU