ABSTRAK Rumah sebagai kebutuhan primer dalam masyarakat, dengan berkembangnya penduduk suatu wilayah, mengakibatkan semakin tinggi harga rumah. Pemerintah membuat suatu kebijakan dan kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pemerintah menunjuk Bank sebagai penyalur KPR kepada masyarakat yang tidak mampu membeli rumah secara tunai. PT. Pebri Waldi Chaniago sebagai pengembang berusaha menciptakan peluang bagi masyarakat yang tidak mempunyai dana tunai dan tidak mempunyai akses pembiayaan melalui KPR melalui bank untuk dapat memiliki rumah dengan langsung mencicil ke pengembang (developer). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur j...
Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan ...
Intensitas pembangunan yang terus meningkat, sedangkan persediaan lahan yang adasemakin terbatas, s...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Tingginya tingkat persaingan usaha menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar dal...
ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memb...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum ruma...
YULIYANTI: NIM: 1708202153, “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (TELAAH PELAKSANAAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN U...
Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach...
Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UU...
ABSTRAK Perseroan Terbatas Perorangan hadir untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha UMK agar da...
ABSTRAK Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan...
PPJB merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya seng...
Perusahaan jasa pelayanan pos swasta membutuhkan pihak lain sebagai perpanjangan tangan dalam melaks...
Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah melakukan perbaikan terhadap pel...
ABSTRAK Tanggung renteng berdasarkan Pasal 1278 KUH Perdata ialah perikatan tanggung menanggung a...
Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan ...
Intensitas pembangunan yang terus meningkat, sedangkan persediaan lahan yang adasemakin terbatas, s...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Tingginya tingkat persaingan usaha menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar dal...
ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memb...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum ruma...
YULIYANTI: NIM: 1708202153, “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (TELAAH PELAKSANAAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN U...
Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach...
Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UU...
ABSTRAK Perseroan Terbatas Perorangan hadir untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha UMK agar da...
ABSTRAK Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan...
PPJB merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya seng...
Perusahaan jasa pelayanan pos swasta membutuhkan pihak lain sebagai perpanjangan tangan dalam melaks...
Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah melakukan perbaikan terhadap pel...
ABSTRAK Tanggung renteng berdasarkan Pasal 1278 KUH Perdata ialah perikatan tanggung menanggung a...
Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan ...
Intensitas pembangunan yang terus meningkat, sedangkan persediaan lahan yang adasemakin terbatas, s...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...