PELAKSANAAN PERAN SERTA APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI IMPLEMENTASI WHISTLEBLOWER SYSTEM (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat)

ABSTRAK Pemenuhan peran Aparatur Sipil Negara sebagai whistleblower mengungkap tindak pidana korupsi dengan pengaduan melalui implementasi whistleblower system. Mekanisme pengaduan diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sistem integritas internal pemerintah dalam menangani korupsi. Rumusan masalah yang dibahas mengenai peran serta Aparatur Sipil Negara terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui implementasi whistleblower system dan kendala apa saja kendala yang ditemui dalam peran serta Aparatur Sipil Negara terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui implementasi whistleblower system di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, peran serta meliputi ruang lingkup pengaduan yang ditindaklanjuti, pemeriksaan pengaduan, penyampaian pengaduan secara langsung, eksistensi Aparatur Sipil Negara sebagai whistleblower. Kedua, terdapat kendala dalam pengaduan whistleblower system yang mempunyai fungsi bersinggungan dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, whistleblower cenderung melaporkan pengaduan kepada atasannya, banyak pengaduan yang tidak memenuhi identifikasi dan belum ada saluran pengaduan secara tidak langsung, budaya kolektif hingga kurangnya sosialisasi dan pelatihan penguatan whistleblower system. Implementasi whistleblower system dapat ditingkatkan dengan faktor pendorong peran serta yang kelola instansi pemerintahnya dapat memberikan kemudahan dalam pengaduan, prosedur yang jelas, sosialisasi dan perlindungan yang berkoordinasi dengan penegak hukum serta lembaga-lembaga lainnya. Kata Kunci: Peran Serta ASN, Tindak Pidana Korupsi, Whistleblower, Whistleblower Syste