PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG HUBUNGAN KERJA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AL MAKMUR PAYAKUMBUH

ABSTRAK Secara umum penyebab sengketa dalam hubungan kerja terjadi karena adanya perbedaan pendapat yang tidak ditemukan kata sepakat dan akhirnya menjadi pertentangan antara pemberi kerja dan pekerja. Merujuk kepada pengertian perselisihan hubungan industrial maka penyebab sengketa itu salah satunya terkait hak. Di Kota Payakumbuh salah satu perbankan yaitu PT.BPR Al Makmur Payakumbuh terdapat adanya sebuah sengketa hubungan kerja yang terjadi karena tidak ada pengaturan terkait hak-hak karyawan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pensiun pada Peraturan Perusahaan. Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang harus diterimanya. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja Pasal 156 juga mewajibkan pihak pengusaha untuk membayarkan pesangon kepada pihak karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini yang membuat karyawan mengajukan klaim hak keperdataannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tidak adanya realisasi oleh pihak PT.BPR Al Makmur Payakumbuh, karyawan yang bersangkutan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan sengketa hubungan kerja kepada pihak Pemerintah Daerah melalui Dnas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Adanya ketidaksesuaian antara das sein dengan das sollen dalam hubungan kerja pada PT BPR Al Makmur Payakumbuh, Hal inilah yang menarik bagi Penulis untuk menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah Skripsi ini dengan Rumusan Masalah sebagai berikut: 1.Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tentang hubungan kerja pada PT.BPR Al Makmur Payakumbuh. 2.Bagaimana upaya karyawan dalam penyelesaian sengketa tentang hubungan kerja pada PT.BPR Al Makmur Payakumbuh. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi hukum sebagai institusi social yang riil dan penelitian terhadap efektifitas hukum yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Adapun hasil penelitian adalah Prosedur penyelesaian sengketa menggunakan prosedur perundingan Bipartit dan Upaya karyawan dalam menyelesaikan sengketa melalui 3 (tiga) upaya yaitu Upaya konsultasi, Upaya membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dan Upaya Perundingan Bipartit melalui Mediator. Kata Kunci : Sengketa Hubungan kerja, Prosedur penyelesaian sengketa dan Upaya karyawan dalam penyelesaian sengketa di Perbankan