PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PENGUPAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT.PRAMITA CABANG PADANG

Pada masa Pandemi Covid-19 banyak kebijakan dan peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan pandemi ini yang berfokus pada kesehatan dan perekonomian, sampai pada semester kedua tahun 2021 tepatnya Tanggal 13 Agustus 2021 pemerintah menggeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.104 Tahun 2021 yang menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja demi kelangsungan usaha sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan pemotongan upah yang sangat signifikan terjadi bila tidak masuk kerja. Hal inilah yang menjadi sangat menarik untuk diteliti dimana objek penelitiannya di PT. Pramita Cabang Padang dengan vendornya PT.Nutrido Nusa Campita. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja di lingkungan PT.Pramita Cabang Padang dan bagaimanakah pelaksanaan pengupahan pekerja di lingkungan PT. Pramita Cabang Padang pada masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dan sifat penelitiannya adalah eksploratif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja di PT. Pramita cabang Padang adalah berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan tetapi tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dikarenakan tidak memiliki serikat pekerja, sebaliknya PT. Nutrido Nusa Campita tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis dan peraturan perusahaan sehingga bertentangan dengan pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 66 UU Cipta kerja dan Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang sangat berdampak bagi pekerja alih daya. Pelaksanaan pengupahaan pada masa Pandemi Covid-19 termasuk keadaan memaksa yang relatif sehingga para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan pengupahan bagi pekerja yang melaksanakan Work From Home (WFH) atau Work From Office (WFO) atau kombinasi keduanya serta pekerja yang dirumahkan sementara waktu tetap berhak atas Upah dan apabila ada penyesuaian upah akibat pandemi Covid-19 ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan BAB II Huruf B KepMenaker No.104 Tahun 2021dan pengusaha dilarang memberikan upah dibawah upah minimum baik dengan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan termuat dalam Pasal 81 Angka 25 dalam Pasal 88E ayat (2) UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja