STRATEGI JARINGAN PEDULI PEREMPUAN SUMATERA BARAT DALAM MEREALISASIKAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)

Penelitian ini membahas tentang strategi Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat dalam mendorong pengesahan “UU Penghapusan Kekerasan Seksual”. Indonesia masih belum menjadi ruang aman bagi perempuan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, terhitung 299.911 kasus kekerasan terjadi dengan korban adalah perempuan pada tahun 2020. Kemudian dari temuan tersebut terlihat bahwa kekerasan seksual merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Merujuk data yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2018, Sumatera Barat menduduki peringkat ketiga dengan 343 kasus asusila setelah Jawa Barat dengan 349 kasus dan Sulawesi Utara dengan 384 kasus di posisi teratas. Sedangkan pada tahun 2019 dengan mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Women's Crisis Center Nurani Perempuan (WCC Nurani Perempuan) menyebutkan pola kejahatan dalam bentuk kekerasan kepada perempuan dan anak mencapai seratus lima kasus selama tahun 2019. Pada November 2020 WCC Nurani Perempuan melaporkan ada delapan puluh kasus kekerasan yang dialami perempuan, kasus tertinggi kekerasan seksual ada di kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik organisasi gerakan yang mendukung RUU P-KS di Sumatera Barat dan mengidentifikasi desain dalam menentukan strategi gerakan sosial yang dirumuskan oleh Jaringan Peduli Perempuan di Sumatera Barat (JPP SUMBAR). Mengingat perjalanan RUU P-KS menemui kendala seperti kurangnya keseriusan para pengambil kebijakan dalam pembahasan nya dan khususnya di Sumatera Barat masih terjadi penolakan besar-besaran dari kalangan masyarakat mengenai ketidak samaan makna dan isi dari RUU P-KS tersebut. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial yaitu teori proses politik dari Douglas McAdam. Analisis yang digunakan adalah analisis stakeholder engagement. Dalam mencari data, penulis menggunakan metode kualitatif, dimana data yang dihasilkan diolah berdasarkan hasil wawancara mendalam, pengamatan, serta pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan JPP SUMBAR lebih kepada pengorganisiran sebagai kekuatan politik. Peneliti menemukan strategi menarik seperti sidang rakyat se-Indonesia sebagai bentuk pertarungan wacana dengan pihak yang menolak RUU P-KS serta mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU P-KS. Namun, dalam pertarungan wacana, belum ada pertemuan antara mereka yang menolak dan mendukung RUU P-KS untuk menciptakan konfrontasi ide. Sehingga yang terjadi hanyalah penguatan jaringan dari masing-masing kelompok untuk menguasai wacana di Sumatera Barat