PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

ABSTRAK PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA Keberadaan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu sangat penting artinya bagi perwujudan Pemilu yang demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar penegakan hukum Pemilu dapat dijalankan lebih berkualitas, efektif dan efisien. sehingga kredibilitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu dapat tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. selama pelaksanaan Pemilu berlangsung, rakyat senantiasa dalam tekanan untuk menentukan hak pilihnya ketika mengikuti pelaksanaan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu (the holding of elections) dirasakan kurang demokratis yang tampak dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sehingga hal tersebut memunculkan banyaknya gelombang protes atas terjadinya kecurangan serta pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu. Berbagai kendala yang ditemukan, baik berupa kendala teknis, yuridis maupun keterbatasan akses informasi menimbulkan pertanyaan Pertama bagaimana peran Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan pada seluruh tahapan Pemilu. Kedua bagaimana peran Bawaslu dalammelakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu berdasarkan wewenang yang dimiliki. Ketiga Bagaimana peranan ideal yang seharusnya dilakukan Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia. Metode yang digunakan pada pembahasan disertasi ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris (socio legal research) yaitu mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial akan tetapi tetap dalam batasan penulisan hukum. Bahan hukum yang diperoleh nantinya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan sejumlah pendekatan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa keberadaan Bawaslu dinilai belum mampu secara utuh untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Persoalan hukum sengketa proses Pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak lain yang bersengketa. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan baik system, metode maupun aturanaturan terkait Pemilu sehingga upaya yang dilakukan tersebut dapat bermamfaat dan menjadi sebuah Ius Constituendum atau hukum yang berlaku dimasa mendatang. Jaminan Pemilu yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, baik para pihak yang mengikuti Pemilu maupun bagi para penyelenggara Pemilu pada umumnya dan Bawaslu khususnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilu Kata Kunci : Sistem Pengawasan, Pemilihan Umum Demokrati