TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEWENANGAN CYBER NOTARY BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

Perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa dampak positif yang signifikan dari berbagai bidang kehidupan manusia saat ini termasuk bidang Hukum Kenotariatan di Indonesia yang kemudian muncul sebuah gagasan mengenai Cyber Notary. Notaris yang melaksanakan tugasnya secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau sering disebut dengan SABH milik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengesahan suatu Perseroan Terbatas menjadi badan hukum, seperti yang telah diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertama, Bagaimana bentuk - bentuk penerapan dari konsep Cyber Notary ditinjau dari Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, kedua Bagaimana tanggungjawab terhadap produk Notaris yang dibuat melalui mekanisme Cyber Notary. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa, bentuk penerapan dalam konsep Cyber Notary di Indonesia yang dilakukan oleh Notaris adalah sebagaimana melaksanakan prosedur permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan menggunakan komputer atau jaringan internet, dan dalam pelaksanaan tugasnya melalui SABH yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU Online, tanggungjawab Notaris terhadap pengesahan atau perbaikan data Perseroan melalui SABH tersebut sebagaimana memiliki tanggungjawab terhadap apapun yang dilakukannya baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan kerugian dari kesalahan yang dilakukan oleh Notaris bahkan dalam pembuatan akta terutama menggunakan sistem online