ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI ANTARA PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU DALAM MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA SOLOK

ABSTRAK Nama : Suprapti Ariandayani Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi Judul : Analisis Jaringan Komunikasi antara PPID Utama Dan PPID Pembantu dalam Menyediakan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Solok Sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintah Kota Solok menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyediakan informasi publik. Diskominfo berperan sebagai PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Utama dan OPD-OPD berperan sebagai PPID Pembantu, mereka saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk menyediakan dan memberikan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana jaringan komunikasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo (sebagai PPID utama) dengan OPD-OPD (sebagai PPID Pembantu) pada pemerintah daerah kota Solok dalam menyediakan daftar informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jaringan komunikasi, proses komunikasi dan hambatan komunikasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu pada Pemerintah Kota Solok. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun teori yang digunakan adalah teori jaringan Peter R Monge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa jaringan yang dilakukan terhadap PPID utama dengan PPID Pembantu pada Pemerintah Kota Solok dalam aspek unit analisis, peranan individu dan struktur jaringan dapat disimpulkan bahwa aktor yang dominan adalah admin PPID Utama, meskipun dalam struktur organisasi ia tidak memiliki kedudukan yang tinggi, namun ia dianggap penting karena ia dominan dalam relasi-relasi yang terbentuk dalam struktur jaringan PPID. Sedangkan Hambatan-hambatan yang dihadapi PPID dalam menyediakan dan memberikan informasi publik antara lain : PPID tidak memiliki prosedur atau rencana kerja yang jelas, belum ada regulasi yang mengatur tentang DIP apa saja yang harus disediakan, belum adanya jumlah target DIP yang harus dicapai oleh OPD dalam satu tahun, sosialisasi tentang PPID terhadap OPD masih kurang dan perbedaan pemahaman antara admin PPID dan PPID Pembantu. Kata kunci : PPID, jaringan komunikasi, proses, hambata