REKRUTMEN BAKAL CALON LEGISLATIF PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DPW SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Partai politik memiliki salah satu fungsinya yakni rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjadi landasan kuat dalam membangun sistem politik suatu negara, karena proses ini akan menghasilkan personal individu yang akan menjalankan perannya dalam menjalankan lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini partai politik memiliki tanggung jawab terhadap rekrutmen figur-figur pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Karena itu sebuah negara demokrasi mensyaratkan keterlibatan partai politik dalam suksesi kepemimpinan nasional. Maka sistem perekrutan calon-calon pemimpin (pejabat politik) yang dilakukan sebuah partai politik menentukan kualitas kepemimpinan sebuah negara. Fenomena yang terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) khususnya DPW Sumatera Barat ini menjadi menarik untuk diteliti, karena sebagai partai baru mampu untuk mendaftarkan kader-kadernya dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019, bahkan mampu untuk memenuhi kuota 100 persen dan ini melalui proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai ini, sebagai partai politik baru tentunya hal ini membuat peneliti tertarik untuk melihat dan menjelaskan bagaimana proses rekrutmennya sehingga bisa mendapatkan hasil seperti demikian. Sebagai sebuah partai politik baru, tentunya PSI juga melakukan proses rekrutmen politik untuk mencari kader-kadernya yang potensial baik secara kualitas maupun kuantitas untuk didistribusikan ke jabatan-jabatan politik di pusat maupun di daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori rekrutmen politik Pippa Norris. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PSI Sumbar dimana mendaftarkan 655 orang yang diantaranya 65 orang untuk DPRD tingkat Provinsi dan 590 untuk DPRD tingkat kabupaten/kota. Khusus untuk DPW PSI Sumbar dari 65 orang bacaleg yang didaftarkan 57 orang dan 8 orang sisanya tidak lolos hal ini pun disebabkan oleh persoalan administratif dan untuk anggota terpilih tidak ada satupun yang menduduki jabatan legislatif di DPRD tingkat Provinsi, dikarenakan ada faktor yang membuat bakal calon legislatif dari DPW PSI Sumatera Barat tidak terpilih baik secara faktor internal maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sistem dan mekanisme perekrutan yang dilakukan oleh DPW PSI Sumatera Barat telah dibuat dengan baik, namun dalam pelaksanaannya yang menjadi masala