PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN T ERT IB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI INDONESIA

ABSTRAK Regulasi penguasaan tanah negara mengandung tiga masalah pokok, pertama: terjadinya sektoralisasi penguasaan tanah negara, kedua: adanya perbedaan pengaturan pendaftaran tanah antara rezim agraria dan rezim akuntansi negara. dan ketiga: masih minimnya regulasi pendaftaran tanah negara, dibanding pendaftaran tanah lainnya. Semua permasalahan ini dirasakan menghambat upaya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara mengkaji, menganalisis norma hukum mengenai pendaftaran tanah negara dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Rumusan masalah yang diajukan antara lain : a) Bagaimana pengaturan pendaftaran tanah negara yang berasal dari pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan? b). Bagaimanakah pengaturan pendaftaran tanah negara yang berasal dari penertiban tanah terlantar dan tanah neara bekas tanah hak yang sudah berakhir dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan ? c). Bagaimana pengaturan pendaftaran tanah negara lainnya, seperti tanah negara kawasan hutan dan kawasan tertentu termasuk kawasan sempadan pantai, danau, sungai dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan?. Hasil penelitian disertasi ini, dapat disimpulkan : pertama, pengaturan pendaftaran tanah negara hasil pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum masih belum memadai dan tidak konsisten antar rezim hukum. Hal ini terlihat disaat sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2012 mengenai kewajiban mendaftarkan tanah negara hasil pengadaan tanah tersebut. Selain itu, terdapat pula perbedaan pengaturan pendaftaran tanah Negara, dari sisi hukum agraria terdapat dikotomi pendaftaran tanah antara public domein dan privat domein, sementara dari sisi hukum akuntansi justru sebaliknya. Kedua, pengaturan pendaftaran tanah negara yang berasal dari penertiban tanah terlantar dan tanah negara bekas tanah hak yang sudah berakhir, belum dapat diterapkan secara optimal, karena belum jelasnya konsep operasional mengenai ―dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya” dan ―sepanjang bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya masih diperlukan‖ . Padahal indikator-indikator ini sangat menentukan dalam hal pemutusan hubungan hukum keperdataan kepada bekas pemegang hak, apakah harus diberikan ganti rugi atau tidak. Ketiga, pengaturan pendaftaran tanah negara lainya, meliputi kawasan hutan dan kawasan tertentu, kawasan sempadan pantai, danau, sungai, pulau-pulau kecil, melibatkan berbagai rezim hukum yang masih disharmoni, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Negara, Tertib Administrasi Pertanahan