Kadar Radha’ah Muhammad Al-Ghazali Persepektif Maqasid Al-Syari’ah Imam Syatibi

Asi adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda (dharuriat) pasca bayi lahir.iAsal menyusui anaknya bagi seorang ibu hukumnya adalah sunnah, namun hal itu terjadi bila seorang ayah merupakan orang yang mampu dan ada orang lain yang mau menyusui anaknya. Menganalisis sebuah fatwa meggunakan Teori maqasid as-syariah adalah langkah yang tepat, hal ini sudah dilakukan oleh para Ilmuwan islam terdahulu hingga sekarang. Berdasarkan persoalan diatas, maka penelitian ini membahas tentang metode Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan kadar Radha’ah kemudian dipandang dalam persepektif Maqasid Syari’ah Imam Syatibi. Sebagai sinkronisasi, pendapat Muhammad al-Ghazali dengan konsep maqasid al-syari’ah. Hasil dari penelitian ini adalah: Muhammad al-Ghazali dalam menentukan kadar radha’ah, didasari dengan metode kritik matan hadis kadar radha’ah minimal lima kali penysusuan. Ada empat langkah dalam menguji matan  hadis radha’ah :pertama, pengujian dengan al-Qur’an, ke-dua, pengujian dengan Hadis, ke-tiga, pengujian dengan Sejarah, ke-empat, pengujian dengan Kebenaran fakta ilmiah. Dalam perspektif maqasid al-syari’ah imam syatibi, pendapat muhammad al-Ghazali tidak memenuhi kriteria lima penjagaan daruriat al-Khamsah, walaupun penulis hanya menerapkan tiga kaidah saja: Hifdzun al-Din,  hifdzun nasab, Hifdzun aql. Berdasarkan maqâshid  ada lima cara Untuk mengoperasionalkan ijtihad, yaitu: Pertama, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Kedua, mengumpulkan antara kulliyât al-âmmah dan dalil-dalil khusus. Ketiga, mujtahid wajib mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan kulliyât al-syarî'ah dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Keempat, jalbu al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid (mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan). Kelima, dengan mempertimbangkan akibat suatu hukum (i'tibâr al-maâlât). Dari kelima langkah minimal dikerucutkan dua langkah pokok dalam menetukan ijtihad: Jalbu al-Mashâlih wa Dar’u al-Mafâsid Mutlaqa’n. dan I’tibâr al-Maâlât (Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum)