Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Kesejahteraan Sosial (Welfare Society)

Sebagai upaya untuk mengendalikan laju penyebaran covid-19, pemerintah menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dituangkan dalam instruksi menetri dalam negeri. Dalam implementasinya, PPKM seringkali berganti istilah serta penerapan sanksi PPKM diatur berdasarkan undang-undang diatasnya. Akan tetapi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak PPKM tidak diberikan secara maksimal sesuai dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut terkait implementasi kebijakan PPKM di Indonesia guna merumuskan kebijakan PPKM yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (welfare society). Metode penelitian dari jurnal ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari undang-undang maupun literature buku dan jurnal. Konsep kebijakan PPKM berbasis welfare society merupakan pilihan yang tepat bagi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat selama masa pandemi covid-19. Proses pembentukan kebijakan PPKM hingga Implementasi kebijakan serta sanksi dari adanya kebijakan PPKM harus ditegakkan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku