MEDIASI SEBAGAI KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PELANGGARAN PATEN DI INDONESIA DEMI KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM

ABSTRAKPenyelesaian sengketa Paten saat ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, namun masih terdapat ketidakpastian hukum terutama aturan mengenai kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditempuh para pihak dalam kasus perdata paten. Artikel ini menggambarkan implementasi asas kepastian hukum dalam pengaturan tentang penyelesaian perdata pelanggaran Hak Paten dalam Undang-Undang Paten dan untuk menentukan teori hukum yang dapat digunakan untuk mewajibkan mediasi dalam pengaturan penyelesaian sengketa perdata pelanggaran Hak Paten demi tujuan kemanfaatan hukum. Metode pendekatan yuridis normatif dan normatif kualitatif digunakan untuk menganalisis masalah sehingga didapatkan hasil bahwa asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata paten belum terimplementasi pada Undang-Undang Paten. Tahapan mediasi untuk penyelesaian sengketa perdata hanya sebagai norma yang mengatur saja bukan memaksa, sehingga hanya tergantung dari inisiatif para pihak saja akan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya mediasi atau melalui pengadilan. Teori Economic Analysis of Law yang dikemukakan oleh Richard sebagai landasan perlunya diatur norma mediasi sebagai kewajiban yang harus ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa paten secara perdata dalam UU Paten mengingat penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses (quality control assessment) dan bukan semata-mata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-semata. Melalui mediasi terbukti lebih efektif sebagai metode yang seharusnya wajib ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.Kata kunci: mediasi; paten; perdata; sengketa. ABSTRACTPatent dispute resolution is currently regulated in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, but there are still legal uncertainties, especially the rules regarding the obligation to settle disputes through mediation as an Alternative Dispute Resolution taken by the parties in patent civil cases. This article describes the implementation of the principle of legal certainty in the completion of civil settlement of patent infringement in the Patent Law and to determine the legal theory that can be used to require mediation in the regulation of civil dispute settlement of patent infringement for the purpose of legal benefit. The normative juridical approach and the qualitative normative approach are used to analyze the problem so that the results are obtained that the principle of legal certainty in the settlement of patent civil disputes has not been implemented in the Patent Law. The mediation stage for the settlement of civil disputes is only a regulatory norm, that only set and not forcing, so it only depends on the initiative of the parties to be resolved through alternative dispute resolution including mediation or through the courts. The Economic Analysis of Law theory put forward by Richard as the basis for the need to regulate mediation norms as an obligation that must be taken by the parties in the settlement of civil patent disputes in the Patent Law considering that efficient law enforcement favors the quality control of a process (quality control assessment) and not solely in favor of effectiveness which focuses on only quantity. Through mediation it is proven to be more effective as a method that should be taken by the parties in dispute resolution.Keywords: civil; dispute; mediation; patent