PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN YANG TIDAK LAYAK HUNI

ABSTRAKRumah sebagai salah satu kebutuhan utama manusia merupakan cerminan kesejahteraan dan kemampuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini yang menjadi isu utama dalam permasalahan perumahan di Indonesia adalah isu backlog dalam skala nasional. Cita-cita pemerintah Indonesia untuk menghadirkan hunian layak huni yang terjangkau oleh MBR dalam prakteknya belum dapat diwujudkan seutuhnya. Perumahan bersubsidi yang diperuntukkan bagi MBR tersebut masih banyak yang tidak memenuhi standar layak huni jika dibandingkan dengan aturan tertulis. Hal ini disebabkan oleh kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah dan lemahnya komitmen pengembang perumahan untuk memenuhi hak MBR mendapatkan perumahan yang layak, aman, dan nyaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji implementasi standar perumahan rakyat yang layak huni serta perlindungan hukum bagi MBR selaku pembeli perumahan bersubsidi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah menekankan penelitian pada data kepustakaan atau data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumahan bersubsidi yang menjadi objek penelitian tidak memenuhi standar layak huni karena tidak terpenuhinya prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai aspek yang disyaratkan oleh peraturan terkait. Pengembang perumahan harus melengkapi fasilitas yang belum terpenuhi untuk memenuhi hak MBR dalam mendapatkan rumah subsidi yang layak huni.Kata kunci: pembiayaan perumahan; rumah subsidi; rumah layak huni. ABSTRACTHouse as one of the main human needs is a reflection of one's welfare and abilities in social life. Currently, the main issue in housing in Indonesia is the backlog issue on a national scale. The government's aspiration to provide affordable housing for low-income people in practice has yet to be fully realized. There are still many subsidized housing for the MBR that did not met decent standards when compared to the written rules, due to lack of supervision from the government and the weak commitment of housing developers to fulfill the rights of low-income families to obtain decent, safe, and comfortable housing. The purpose of this research is to finding, analyzing, and examining the implementation of decent housing standards and legal protection for low-income households as a buyer of subsidized housing. This research was structured using a normative juridical approach. Normative juridical is research on library data or secondary data. Data collection techniques through document studies and interviews with relevant sources. From this research it can be obtained that the subsidized housing which is the object of research does not met livable standards because of the failure to fulfill the infrastructure, facilities, and public utilities as aspects required by related regulations. The developer must complete the facilities that have not been build to fulfill the right of MBR in obtaining decent subsidized housing.Keywords: housing finance; housing standart; subsidized housing