PELANGGARAN JABATAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA

ABSTRAKNotaris merupakan profesi yang mempunyai kewenangan yang diberikan secara atributif oleh Negara melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan tersebut, Notaris harus tunduk dan patuh terhadap UUJN dan Kode Etik guna menjaga harkat dan martabat Notaris. Namun, dalam prakteknya masih banyak Notaris-Notaris yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada kliennya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dan sanksi yang dapat diberikan kepada seorang Notaris yang melakukan penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran jabatan. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap Notaris yang melakukan penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran jabatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa penipuan dan pemalsuan, sanksi perdata dalam hal perbuatan melawan hukum, dan sanksi administratif sesuai dengan UUJN dan Kode Etik.Kata kunci: notaris; pelanggaran jabatan; perbuatan melawan hukum. ABSTRACTNotary is a profession that posses an attributive authority as granted by the State through Law No. 2 of 2014 on Amendments to Law No. 30 of 2004 on Notary. In exercising their authority, Notaries must submit and obey the UUJN and the Code of Ethics with the purpose of maintaining the dignity of the Notary. However, in practical there are still many Notaries who fail to comply with these rules, which causing losses to their clients. The purpose of this research is to find out how the legal consequences and sanctions can be given to a Notary who commit fraud, forgery, and breach of conduct. The research method used in this research is a normative juridical method. The results of the study indicate that the Notary who commits fraud, forgery, and breach of conduct can be subject to criminal sanctions in the form of fraud and forgery, civil sanctions in the case of unlawful acts, and administrative sanctions in accordance with UUJN and the Code of Ethics.Keywords: breach of conduct; notary; tort