KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DIATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN OLEH ORANG ASING

ABSTRAKSatuan Rumah Susun merupakan cara bagi pemerintah untuk dapat mengefektifitaskan kepemilikan hunian bagi Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang datang ke Indonesia. Dalam rangka upaya pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai Hunian atau Rumah Susun untuk Orang Asing, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja, terutama pada Pasal 144-145 menjelaskan mengenai memberikan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) diatas Hak Guna Bangunan untuk Orang Asing, yang bertentangan dengan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan beberapa Pasal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil kajian menunjukan bahwa Kepastian Hukum tentang disahkannya Undang-undang Cipta Kerja beserta turunannya yaitu PP 18 Tahun 2021 belum terjamin. Hal ini dikarenakan masih berlakunya beberapa peraturan yang tidak dirubah terkait kepemilikan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan, yaitu pada pasal 47 ayat (2) UURS, Pasal 36 ayat (2) UUPA dan Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU Hak Tanggungan yang masih mengarah pada ketentuan UUPA. Lalu, dengan memberikan HMSRS diatas tanah Hak Guna Bangunan untuk Orang Asing merupakan ketentuan yang melanggar Asas Nasionalitas. Hal ini dikarenakan UURS menganut asas perlekatan vertical dan terdapat inkonsistensi penerapan asas pemisahan horizontal, sehingga kepemilikan bangunan dan hak atas tanah bersamanya tidak terpisahkan dalam Sertifikat HMSRS.Kata kunci: asas nasionalitas; kepastian hukum; satuan rumah susun. ABSTRACTThe Apartment is a way for the government to be able to control the housing ownership for Indonesian citizens and foreigners who come to Indonesia. In the context of the government's efforts to provide legal certainty regarding the Apartment ownership for Foreigners, the government issued the omnibus law, especially in Articles 144-145 explaining the granting of Apartment Ownership Rights over Building Use Rights for Foreigners, which is contrary to the Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles and several articles in law concerning apartment. This research was conducted with a normative juridical approach by examining library materials, or secondary data and using descriptive analysis research specifications. The results of the study show that legal certainty regarding the ratification of the Omnibus Law and its derivatives has not been guaranteed. This is because several regulations that have not been changed regarding ownership of land rights in the form of Building Use Rights, based on Article 47 paragraph (2) the law No. 20 of 2011, Article 36 paragraph (2) the Law No. 5 of 1960 and Elucidation of Article 4 paragraph 1 of the Mortgage Rights Law which still leads to provisions of the Law No. 5 of 1960. Then, granting the Ownership Rights of Apartment on land with Building Use Rights for Foreigners is a provision that violates the Nationality Principle. This is because the law No. 20 of 2011 adheres to the principle of vertical attachment and there are inconsistencies in the application of the principle of horizontal separation, so that ownership of the building and the right of the land are inseparable in the HMSRS Certificate.Keywords: apartment; legal certainty; nationality principle