PENYELESAIAN MASALAH SANKSI PRAKTIK PEMBANTUAN PEMBAYARAN BPHTB OLEH PPAT KEPADA WAJIB PAJAK

ABSTRAKBPHTB menjadi bagian dari Pajak yang terutang dalam setiap transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis Pajak Daerah diantaranya BPHTB. Kondisi pemungutan 11 jenis Pajak Daerah ini mengalami keunikan dalam praktiknya dimana PPAT di Kabupaten Malang diwajibkan untuk membantu melakukan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Kondisi ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu dorongan dari Dinas terkait dan adanya kekosongan hukum dalam UU 28/2009 akibat miskonsepsi dalam Pasal 91 UU 28/2009 tentang Retribusi Daerah. Melalui metode Penelitian Sosio-Legal dengan Pendekatan Sosiologis dan model pengelolaan Data Deskriptif serta Interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekuder, dan tersier, dapat dismpulkan bahwa adanya miskonsepsi dalam pemahaman BPHTB menyebabkan Pasal-Pasal dalam UU 28/2009 mengalami disharmonisasi, sehingga rekonstruksi hukum menekankan pada beberapa aspek seperti : Kebutuhan Pasal yang menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayarkan BPHTB secara mandiri; PPAT dapat melakukan melalui “Pembantuan pembayaran BPHTB” dengan beberapa syarat yang dituliskan dalam Strandar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (PerBup atau Perwal) dan/atau Peraturan Kepala Dinas (Perkadin); mengubah konsep terkait dengan pembayaran BPHTB; dan peninjauan (perubahan dan penghapusan) terhadap ketentuan Pasal 91 dan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.Kata kunci: pajak; rekonstruksi; wajib pajak. ABSTRACTBPHTB becomes part of the tax payable in every transaction to acquire land and building rights. In Law 28/2009 concerning Regional Taxes and Retribution Districts/Cities are given the authority to collect 11 taxes including BPHTB. However, in practice in Malang Regency there are problems with the collection of BPHTB which is often entrusted to the PPAT office. This condition is influenced by 2 (two) factors, namely encouragement from the Related Office and the existence of a legal vacuum in Law 28/2009. With the conclusion that the task of assisting BPHTB payments ignores aspects of legal protection for PPAT, there is a void due to misconceptions in Article 10 paragraph (1) of the BPHTB Law and Article 91 of Law 28/2009 on Regional Levies. Through the Socio-Legal Research method with the Sociological Approach and the Descriptive Data management model and the interpretation of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study conclude that the existence of a misconception in the understanding of BPHTB causes the articles in Law 28/2009 to be disharmony. Thus, future legal reconstruction will emphasize several aspects, such as: The need for an article that explains that there is a separation of obligations for taxpayers to pay BPHTB independently; PPAT can do it through "Assistance for BPHTB payments" with several conditions written in the Standard Operating Procedure based on Regional Head Regulations (PerBup or Perwal) and/or Head of Service Regulations; changing concepts related to BPHTB payments; and review (amendment and deletion) of the provisions of Article 91 and Article 93 of the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies.Keywords: reconstruction; tax; tax payers