PERSAMAAN SYARAT USIA PERKAWINAN SEBAGAI WUJUD KESETARAAN GENDER DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA

ABSTRAKSetiap anak berhak memperoleh perlindungan dan hak-hak mereka sebagai anak serta mendapat perlakuan yang sama tanpa diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan gender. Perubahan ketentuan syarat usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan wujud dari kesetaraan gender sebagaimana tujuan dari program Sustainable Development Goals, di mana sebelumnya syarat usia minimum perkawinan bagi perempuan lebih rendah yang menyebabkan anak perempuan lebih banyak melakukan praktik perkawinan bawah umur dibanding laki-laki. Perubahan ini bertujuan untuk meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia, terutama anak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya, penerapan undang-undang perkawinan yang baru tidak sesuai harapan. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan baik terhadap permohonan dispensasi kawin maupun perkawinan bawah umur, terutama oleh anak perempuan. Stigma masyarakat tentang gender dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai perubahan syarat usia minimum perkawinan tersebut juga menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin dan juga menyebabkan aturan ini tidak terimplementasikan dengan baik.Kata kunci: dispensasi kawin; gender; kesetaraan gender; pembangunan berkelanjutan; perkawinan anak. ABSTRACTEvery child has the right to receive protection and their rights as children and to receive the same treatment without being discriminated against based on gender. The change in the provisions for the minimum age of marriage to 19 years for men and women in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is a form of gender equality as the goal of the Sustainable Development Goals program, where previously the minimum age requirement for marriage for women was lower. causing more girls to practice underage marriage than boys. This change aims to minimize underage marriage in Indonesia, especially girls. The results showed that in fact, the application of the new marriage law did not match expectations. The data shows that there has been a significant increase in both applications for dispensation for marriage and for underage marriages, especially by girls. The public stigma about gender and the lack of socialization from the government regarding the change in the minimum age for marriage are also one of the causes of the increasing number of applications for dispensation of marriage and also causing this rule to be not implemented properly.Keywords: marriage dispensation; gender; gender equality; sustainable development; underage marriage