Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia

The frightening global situation due to the COVID-19 pandemic has caused various problems related to health conditions, including mental health crisis. The fulfillment of mental health as part of human rights is a logical consequence of the ratification of the International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights by Indonesia. The State as the duty bearer is obliged to fulfill, protect and respect every existing human right, including the right to health. This research aims to examine the relation between the regulation of the human right to health and the right to mental health and the State’s responsibility through the implementation of the fulfillment of mental health rights. The method used is doctrinal legal research. The result of the analysis found that the mental health right is an integrated part of the right to health with the main responsibility for fulfilling it is the State’s obligation according to the current constitution. There are several forms of substantial efforts by the State to fulfill it. Those implementation forms require efforts to increase and equalize facilities by the State to fulfill mental health right maximally.Situasi global yang mengkhawatirkan akibat kehadiran pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai permasalahan bagi umat manusia terkait kondisi kesehatan, salah satunya adalah krisis kesehatan jiwa. Pemenuhan kesehatan jiwa sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah konsekuensi logis diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh Indonesia. Negara sebagai pemangku kewajiban diwajibkan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati setiap hak asasi yang ada, termasuk hak asasi kesehatan. Tujuan analisis adalah untuk menelaah bagaimana pengaturan hak asasi atas kesehatan serta kaitannya dengan hak atas kesehatan jiwa serta bagaimana tanggung jawab negara melalui implementasi pemenuhan hak kesehatan jiwa. Tipologi analisis riset yang diaplikasikan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian didapati bahwa hak sehat jiwa merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan dengan pertanggungjawaban utama akan pemenuhannya merupakan kewajiban negara menurut ius constitutum serta didapati terdapat beberapa bentuk upaya konkret yang dilakukan oleh Negara dalam rangka pemenuhan hak asasi tersebut. Beberapa implementasi tersebut tetap memerlukan upaya peningkatan dan pemerataan fasilitas oleh negara demi terpenuhinya hak kesehatan jiwa secara maksimal