Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia ?

This study aims to determine the effect of audit opinion, findings of weaknesses in the internal control system and findings of non-compliance with laws and regulations on the level of corruption in the provincial government. The type of research used in this study is a quantitative research type with secondary data. This research was conducted in 34 provinces throughout Indonesia in 2014-2019, with a total sample of 204 samples. The data sources IHPS and the KPK annual report. The data analysis used in multiple linear regression method. Based on the test results of this research indicate that non-compliance with laws and regulations has a positive effect on the level of corruption, meaning that if the local government does not comply with laws and regulations, it will have an impact on increasing the level of corruption that occurs. The significant limitation of this research is that it has not looked at other variables that can detect the level of corruption that occurs in local governments such as the implementation of governance. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh antara opini audit, temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundang-undangan terhadap tingkat korupsi di pemerintahan daerah provinsi. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dalam penelitian yakni pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang jumlahnya tiga puluh empat provinsi tahun 2014-2019, dengan total sampel sebanyak 204 sampel. Sumber data yang digunakan termuat dalam IHPS BPK RI 2014-2019 dan laporan tahunan KPK. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda dengan STATA 16. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, artinya jika pemerintah daerah tidak patuh terhadap undang-undangan akan berdampak pada meningkatnya tingkat korupsi. Sedangkan opini audit dan temuan kelemahan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Keterbatasan penelitian ini adalah belum melihat variabel lain yang dapat mendeteksi tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah seperti implementasi tata kelola pemerintahan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara opini audit, temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundang-undangan terhadap tingkat korupsi di pemerintahan daerah provinsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada 34 provinsi diseluruh Indonesia tahun 2014-2019, dengan total sampel sebanyak 204 sampel. Sumber data menggunakan IHPS 2014-2019 dan laporan tahunan KPK. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, artinya jika pemerintah daerah tidak patuh terhadap undang-undangan akan berdampak pada meningkatnya tingkat korupsi. Sedangkan opini audit dan temuan kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Keterbatasan penelitian ini adalah belum melihat variabel lain yang dapat mendeteksi tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah seperti implementasi tata kelola pemerintahan