SENGKETA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PENGEMBANGAN BANDARA BARU KULONPROGO DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus terhadap Putusan Kasasi Nomor: 3187 K/Pdt/2016)

Dalam menentukan nilai ganti rugi oleh penilai yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan, tim penilai menetapkan penilaiannya berpedoman pada Standar Penilaian dan Kode Etiknya untuk menghasilkan kajian analisis, pendapat, dan saran mengenai bentuk laporan penilaian dengan tujuan penilaian yang memberikan nilai penggantian atau ganti rugi yang wajar, layak, dan adil untuk tanah masyarakat dan/ atau nilai pasarnya. Pada Putusan Kasasi Nomor: 3187 K/Pdt/2016, pemohon kasasi keberatan terhadap nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh pihak appraisal yang berbeda terhadap tanah dengan nomor SHM 00760 dan 00762. Sehingga menimbulkan rumusan masalah analisa pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan putusan Nomor: 3187 K/Pdt/2016 dan peran Notaris Peran Notaris dalam pelepasan hak atas tanah dikarenakan pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan putusan tidak sesuai Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena adanya kesalahan penilai pertanahan (appraisal) dalam menentukan nilai ganti kerugian yang dalam penentuannya berdasarkan hasil inventarisasi dan nominatif salah dari Lembaga Pertanahan yang kemudian dipakai oleh appraisal dalam menentukan nilai ganti kerugian tanah. Peran Notaris dalam peralihan hak atas tanah dikarenakan pengadaan Tanah untuk kepentingan umum adalah melalui dibuatkannya Akta pelepasan hak yang dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak telah melepaskan haknya kepada pihak yang memerlukan tanah. Akta Pelepasan hak dibuat setelah diberikannya ganti kerugian dari pemohon kepada pihak yang berhak. Setelah dibuatkannya Akta Pelepasan Hak maka tanah tersebut menjadi tanah negara dan pihak yang memerlukan tanah dapat memohon hak atas tanah tersebut untuk segera didaftarkan ke lembaga pertanahan. Kata kunci : Pengadaan Tanah, Akta Pelepasan Hak, Notaris