AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK MELALUI PERUBAHAN PADA MINUTA AKTA TANPA PERSETUJUAN PARA PIHAK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1003 K/PID/2015)

Notaris dalam keterbatasannya sering tidak bisa mengantisipasi terhadap para pihak yang ingin dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh kaidah hukum.Notaris bukan sebagai investigator terhadap akta-akta yang dibuatnya melainkan hanya sebatas membuat akta otentik terhadap kemauan para pihak dalam jabatannya selaku pejabat publik.Kasus dalam Putusan MA No. 1003K/PID/2015. Permasalahan dalam peneltian ini adalah terkait dengan Bagaimanakah tanggungjawab Hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang membuat akta akibat adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan salah satu pihak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1003K/PID/2015. Permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku, norma-norma dari peraturan perundang-undangan, maupun peraturan-peraturan kementerian, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya bila didasarkan pada dokumen palsu tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur dan kaidah hukum yang berlaku. putusan hakim telah menganut prinsip keadilan dengan melihat bahwa memang telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam hal ini membuat akta jual beli tanah kavling. Akan tetapi perbuatan tesebut bukan tindak pidana yang diperuntukkan kepada Notaris melainkan sebuah tindak pidana para pihak yang sengaja memalsukan tanda tangan untuk membuat akta kepada Notaris. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Pemalsuan Dokume