TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR : 22/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLK.

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Dalam mewujudkan sebuah strategi pemberantasan tindak pidana anti korupsi yang efektif dan terstruktur oleh aparatur sipil negara dibutuhkan pemenuhan peran seperti dorongan oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat, transparan serta bebas dari konflik kepentingan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak destruktif dari korupsi,khususnya bagi PNS. Permasalahan penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk. Dari segi analisis penulis tidak setuju dengan putusan pidana yang hanya dikenakan pada pelaku, ada saksi yang ikut dalam tindak pidana korupsi meskipun dalam kategori tindakan saksi dalam putusan tersebut berasal dari paksaan oleh atasan yang dalam hal ini adalah pelaku utama korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Palangkaraya. Diharapkan agar ada pembaharuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal partisipasi, dan perlunya peran aktif dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama di aparatur sipil negara sehingga agar tidak merajalela dalam kehidupan masyarakat Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Analisis, Putusan Hakim, Korups