Pengaturan Pengenaan Pajak dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Indonesia is a country consisting of sharing tribes, races, and cultures where each community has their own thoughts and understanding to live their lives. In carrying out his life society is no stranger to the name of human rights where human behavior should not interfere with the rights. In the present many people invest in land and buildings where in the future will generate a lot of profits because each nominal issued today will double in the next few years can be likened to as if we are saving for our future. The consequences of land and building ownership certainly cannot be separated by the greater taxes, the land and wealth that a person has the greater as well as the tax deposit that must be deposited to the government. With regard to taxes on land and buildings the government has its rules on Law No. 20 of 2000 on Duties on Land and Building Rights Acquisition. If the people who have assets are certainly no stranger to taxes and if they do not pay it will be taxed in the form of fines.Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya dimana setiap masyarakatnya memiliki pemikiran dan pemahamannya masing masing untuk menjalankan hidupnya. Didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh menggangu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Di masa sekarang banyak masyarakat berinvestasi di bidang tanah dan bangunan dimana kedepannya akan menghasilkan banyak keuntungan karena tiap nominal yang dikeluarkan saat ini akan berlipat ganda dalam beberapa tahun kedepan bisa diibaratkan seolah kita sedang menabung untuk masa depan kita nanti. Konsekuensi dari pada kepemilikan tanah dan bangunan tentu tidak bisa terlepas oleh pajak semakin besar, tanah dan kekayaan yang dimiliki seseorang semakin besar juga setoran pajak yang harus disetorkan ke pemerintah. Berkaitan dengan pajak atas tanah dan bangunan pemerintah memiliki aturannya pada Undang – Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bila masyarakat yang memiliki aset pasti tidak asing dengan pajak dan bila tidak membayar maka akan dikenakan pajak berupa denda