Tinjauan Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelegency Unit dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering

The issues raised in this study include the legal arrangements of PPATK as a unit of Indonesian Financial Intelligence and the roles and responsibilities of PPATK to prevent money laundering in the banking system in Indonesia. The writing of this thesis uses the research method of collecting normative literature data (library research) along with collecting data and reading references through regulations, the internet and other sources, then selecting the appropriate data to support the writing. The result of this study is that PPATK as an agency established for the prevention and eradication of money laundering crimes has been extended with the enactment of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. One of them is PPATK to temporarily suspend suspicious financial transactions. PPATK plays a role in maintaining financial system stability, especially the Indonesian economic system and is responsible for efforts to eradicate money laundering in the banking system in Indonesia.Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi pengaturan hukum PPATK sebagai entitas intelijen keuangan Indonesia serta peran dan tanggung jawab PPATK dalam mencegah pencucian uang di sistem perbankan  Indonesia. Dalam penulisan makalah ini sebaiknya menggunakan metode pencarian (library search) yang mengumpulkan data  kepustakaan standar untuk mengumpulkan data, membaca referensi melalui peraturan, internet, dan sumber lain untuk mendukung tulisan Anda. Dari hasil pemeriksaan tersebut, PPATK diperpanjang dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai lembaga yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya adalah PPATK yang menghentikan sementara transaksi keuangan mencurigakan. PPATK bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya sistem ekonomi Indonesia, dan bertanggung jawab atas upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di perbankan Indonesia. PPATK berwenang memantau laporan kepatuhan, dalam hal ini Bank Indonesia. &nbsp