Pengenaan Sanksi Terhadap Pramuwisata yang Tidak Berijin dalam Bidang Perjalanan Wisata

Tourism affairs are one of the elective matters that are closely related to the superior potential and regional peculiarities This research is important to do with the aim of knowing the setting of sanctions against unlicensed tour guides in the field of travel agencies regulated in the Bali Provincial Regulation Number 5 of 2016 This research will be carried out using normative legal research, normative legal research is used because it examines and analyzes laws tourism Setting Sanctions Against Unlicensed Tour Guides in the Field of Travel Bureaus Regulated in the Bali Provincial Regulation in accordance with Regional Regulation Number 5 of 2016 Article 15 paragraphs (1) and (2) states that : Every General Tour Guide as referred to in Article 2 letter a, is required to have an KTPP to carry out tourist guiding duties Everyone who violates the provisions as referred to in Article 3 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a fine of a maximum of Rp.50,000,000 as for Administrative Sanctions in the form of verbal warnings and freezing of KTPP.  Pariwisata adalah salah satu dari urusan penting yang terkait erat dengan unggulan dan kekhasan daerah Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan potensi Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap pramuwisata yang tidak berijin di bidang biro perjalanan wisata yang diatur dalam Peraturan daerah (perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Penelitian ini akan dilakukan dengan mempergunakan penelitian hukum normatif dipergunakannya penelitian hukum normatif karena mengkaji dan menganalisais peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa pramuwisata dan  kepariwisataan Pengaturan Sanksi Terhadap Pramuwisata Yang Tidak Berijin Di Bidang Biro Perjalanan Wisata Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Sesuai Nomer 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: Setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kepemanduan wisata Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adapun Sanksi Administrasi yang berupa teguran lisan dan pembekuan KTPP. &nbsp