Penelitian ini membahas terkait ratio decidendi Putusan MA No. 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang dikaitkan dengan penggunaan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagai dasar pertimbangan dalam pengesahan PKPU terhadap perusahaan asuransi dalam perkara PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna sebagaimana telah diputus PKPU sementara dalam putusan No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Desember2020 dan telah dibatalkan setelah diajukan upaya hukum Kasasi dengan diputus batal dalam Putusan MA No. 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan kajian hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK sebagai lembaga negara independen atau dalam Hukum Tata Negara disebut sebagai ...
Pemutusan Hubungan Kerja sedapat mungkin harus dihindari. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi kar...
Jurnal ini membahas mengenai Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, quo va...
Ketentuan Pemilu terdapat pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD...
Penelitian ini membahas terkait ratio decidendi Putusan MA No. 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang dikaitk...
Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang, dengan pernyataan atau al...
Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang, dengan pernyataan atau al...
ABSTRAK Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang...
Banyaknya Perusahaan Asuransi yang mengalami gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah ...
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memut...
Salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas Presumptio Iustae Causa yang ...
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepr...
Eksaminasi putusan merupakan suatu proses pemeriksaan, jadi eksaminasi putusan peradilan dapat dia...
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak adalah PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap peke...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai kuasa debitur untuk pembuatan Akta Pembebankan Hak Ta...
AbstrakMahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang...
Pemutusan Hubungan Kerja sedapat mungkin harus dihindari. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi kar...
Jurnal ini membahas mengenai Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, quo va...
Ketentuan Pemilu terdapat pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD...
Penelitian ini membahas terkait ratio decidendi Putusan MA No. 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang dikaitk...
Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang, dengan pernyataan atau al...
Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang, dengan pernyataan atau al...
ABSTRAK Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang...
Banyaknya Perusahaan Asuransi yang mengalami gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah ...
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memut...
Salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas Presumptio Iustae Causa yang ...
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepr...
Eksaminasi putusan merupakan suatu proses pemeriksaan, jadi eksaminasi putusan peradilan dapat dia...
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak adalah PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap peke...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai kuasa debitur untuk pembuatan Akta Pembebankan Hak Ta...
AbstrakMahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang...
Pemutusan Hubungan Kerja sedapat mungkin harus dihindari. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi kar...
Jurnal ini membahas mengenai Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, quo va...
Ketentuan Pemilu terdapat pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD...