Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?

This article discusses the implementation of CEDAW into national law to protect women’s rights in marriage. Even though the convention has been ratified for decades, in social life, women are still often discriminated against. One form of discrimination in Indonesia is still a patriarchal culture that develops in society. The patriarchy that dominates the culture of society creates sexism and gender inequality that affects many aspects of human activity, one of which is the issue of marriage. In Indonesia, there are still many marriages that occur Indonesia because of forced marriages. Moreover, it is carried out under the guise of a tradition that has experienced a shift in cultural values. The choice to marry and with whom is closely related to self-determination which has been recognized in the CEDAW Convention. The results of this study indicate that in the CEDAW Convention, everyone has the same right to marry, regardless of the gender and gender of the person. However, in its implementation into national law, its implementation is still discriminatory and not yet integrated.Artikel ini membahas mengenai implementasi CEDAW kedalam hukum nasional untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Meski sudah puluhan tahun konvensi diratifikasi, namun dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan masih sering didiskriminasi. Salah satu bentuk diskriminasi di Indonesia masih berupa budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Patriarki yang mendominasi budaya masyarakat menciptakan seksisme dan ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi banyak aspek aktivitas manusia, salah satunya adalah masalah pernikahan. Di Indonesia, masih banyak perkawinan yang terjadi di Indonesia karena kawin paksa. Apalagi dilakukan dengan kedok tradisi yang telah mengalami pergeseran nilai budaya. Pilihan untuk menikah dan dengan siapa berkaitan erat dengan penentuan nasib sendiri yang telah diakui dalam Konvensi CEDAW. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di dalam Konvensi CEDAW, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah, terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. Namun, di dalam pengimplementasiannya ke dalam hukum nasional, pelaksanaannya masih bersifat diskiminatif dan belum terintegrasi