Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa yang berguna untuk meningkatkan perekonomian di desa. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) didalam pengisian jabatan dan pengelolaan BUMDES penerapannya akan berdampak pada desa yang mandiri dan sejahtera dikarenakan BUMDES masih belum dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh pengisian jabatan dan pengelolaan didalam BUMDES guna meningkatkan perekonomian di desa. Metode pendekatan yang dipakai metode yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan wawancara secara lisan dengan informan BUMDES Kertamukti, yang selanjutnya hasil wawancara tersebut dianalisa dengan memperhatikan aspek hukum positif yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Pengisian jabatan di BUMDES Kertamukti sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU DESA dan UU CIPTAKER sebagaimana jika dilihat didalam PERDES, dan dikaitkan dengan GCG pada penerapannya belum sesuai. Pengelolaan BUMDES Kertamukti dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, peran dari pemerintahan supradesa penerapan fungsinya sebagai pengembangan BUMDES dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) belum berjalan sebagaimana yang seharusnya