Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Masih banyaknya permasalahan yang terjadi berkenaan dengan penyitaan barang bukti dalam Tindak pidana korupsi, baik mengenai pengaturan maupun implikasi dari penyitaan barang bukti dalam Tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk di teliti, karena pengaturan akan membawa dampak dari keabsahan alat bukti tersebut. Keabsahan alat bukti ini akan berpengaruh untuk hakim dalam pertimbangan hukum dan memutuskan suatu putusan dari suatu kasus Tindak pidana korupsi. Hal ini harus jelas untuk memberikan kepastian hukum berkaitan prosedur penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi, agar alat bukti yang di sita tersebut memang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun ada persoalan jika penyitaan dilakukan tidak sesuai prosedur atau bahkan melanggar ham, tapi alat bukti tersebut tetap dijadikan alat bukti dipersidangan dan tetap dipertimbangakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat hukum untuk penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi sudah cukup memandai, termasuk impilkasi keabsahan dari barang bukti tindak pidana korupsi tersebut. Apakah masih diperlukan aturan hukum lainnya untuk pengaturan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan paparan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pengaturan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi ? Bagaimana implikasi penyitaan alat bukti dalam tindak pidana korupsi terhadap keabsahan alat bukti dalam sistem peradilan pidana   Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian yang mengkaji hal-hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum serta kaidah hukum yang berhubungan dengan penyitaan barang bukti dalam tindak pdiana korupsi.  Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan  hukum primer, sekunder dan tertier beserta sumbernya. Dari hasil penelitian menjawab semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis secara yuridis yang dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran-pemikiran secara hukum mengenai pengaturan dan implikasi penyitaaan alat bukti dalam tindak pidana korupsi tersebut.&nbsp