Penelitian ini membahas tentang Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) mengenai Efektivitas Anggaran Yang Dikeluarkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengetahuan anggota dewan atas efektivitas anggaran yang dikeluarkan komisi E DPRD Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang penulis dapatkan melalui kegiatan wawancara dan studi kepustakaan. Komisi E Provinsi Sumatra merupakan salah satu dari lima komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat. Komisi E DPRD Sumatera Utara melalui APBD melaksanakan fungsi anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun...
Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sangat tergantung pada Kin...
Pegawai merupakan asset utama perusahaan yang menjadi pelaku aktif dan harus mampu bekerja sama unt...
Penggantian Antar Waktu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kurangnya pengaturan me...
Penelitian ini membahas tentang Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Der...
Penelitian ilmiah ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tata kelola keuangan di sekretariat DPR...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab...
Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD...
DPRD merupakan organisasi sektor publik yang dimana memiliki wewenang dalam menentukan anggaran dan ...
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu dilakukan Investigasi dan Assesment pada gedung ...
Penelitian tentang pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD dalam penyusunan APBD Kota Blitar pada tahu...
Meskipun terdapat bukti yang kuat bahwa anggota legislatif (DPRD) memiliki peran yang penting dalam ...
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Raky...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kiner...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Dae...
Rekrutmen adalah salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan calon...
Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sangat tergantung pada Kin...
Pegawai merupakan asset utama perusahaan yang menjadi pelaku aktif dan harus mampu bekerja sama unt...
Penggantian Antar Waktu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kurangnya pengaturan me...
Penelitian ini membahas tentang Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Der...
Penelitian ilmiah ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tata kelola keuangan di sekretariat DPR...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab...
Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD...
DPRD merupakan organisasi sektor publik yang dimana memiliki wewenang dalam menentukan anggaran dan ...
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu dilakukan Investigasi dan Assesment pada gedung ...
Penelitian tentang pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD dalam penyusunan APBD Kota Blitar pada tahu...
Meskipun terdapat bukti yang kuat bahwa anggota legislatif (DPRD) memiliki peran yang penting dalam ...
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Raky...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kiner...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Dae...
Rekrutmen adalah salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan calon...
Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sangat tergantung pada Kin...
Pegawai merupakan asset utama perusahaan yang menjadi pelaku aktif dan harus mampu bekerja sama unt...
Penggantian Antar Waktu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kurangnya pengaturan me...