Pemanfaatan Hak Pengelolaan (HPL) dalam Rangka Pemenuhan Tempat Tinggal melalui Pembangunan Rumah Susun di Indonesia

Hak Pengelolaan sebagai perwujudan hak menguasai negara atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan posisi negara untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan, kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk atas tanah berikut dengan peruntukan dan hubungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kedudukan Hak Pengelolaan, yaitu menempatkan Hak Pengelolaan pada ranah hak publik atau bagian dari hak penguasaan dari negara yang berisi kewenangan publik sesuai dengan tujuan awal pemberian Hak Pengelolaan, sehingga hak menguasai negara atas tanah tidak diarahkan menjadi hak perdata dan dapat dimanfaatkan guna mewujudkan kesejahteraan hukum bagi masyarakat. Melalui peran aktif pemerintah sebagai perwakilan negara yang diberikan kuasa secara hukum oleh masyarakat untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan tanah di wilayah teritorial Indonesia, dapat diwujudkan salah satunya melalui pemenuhan atas kebutuhan tempat tinggal dalam rangka penyelenggaraan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan rumah susun diatas Hak Pengelolaan diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban dalam rangka memecahkan permasalahan kebutuhan tempat tinggal. Dalam praktiknya saat ini pemerintah mengembangkan pembangunan rumah susun modern dengan konsep Transit, Oriented, Development (TOD) berikut kebijakan-kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi serta berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah