Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Indragiri Hilir terutama guru Sekolah Menegah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.Indikator analisis yang digunakan didasarkan pada teori implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir yang menggunakan tipe deskriptif serta metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data primer yang dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir serta guru Sekolah Menengah Atas. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu teknik sensus dan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data akan dideskripsikan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan secara objektif. Berdasarkan teknik analisis tersebut diperoleh hasil penelitian indikator komunikasi rata-rata penilaian responden berada pada ordinal cukup baik yaitu sebesar 51%, indikator sumberdaya rata-rata responden tertinggi memberikan penilaian cukup baik yaitu sebesar 47%, sedangkan indikator disposisi rata-rata responden tertinggi memberikan penilaian cukup baik yaitu sebesar 51% dan indikator struktur organisasi rata-rata responden tertinggi memberikan penilaian cukup baik yaitu sebesar 51%. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwaimplementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana “cukup baik”. Akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dialami Dinas Pendidikan terutama masalah regulasi yang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya, minimnya sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi dan seringnya terjadi gangguan jaringan internet. Sedangkan rekomendasi dari peneliti yang perlu dipertimbangkan yaitu kepada pemerintah agar lebih menyederhanakan persyaratan, mekanisme dan standar program sertifikasi guru, kepada pemerintah daerah agar memberikan tunjangan sertifikasi guru sesuai dengan waktu yang ditentukan