Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Pekanbaru

Pemegang Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 harus diberikan perlindungan hukum baik yang berupa preventif dan represif . Namun perlindungan belum dapat dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut. Masalah yang diteliti dengan proses penetapan hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan tersebut. Metode dalam penelitian ini dari jenisnya adalah penelitian empiris dan dari sifatnya adalah deskriptif untuk menggambarkan fenomena-fenomena terkait dengan proses dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan, data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diambil dari literatur-literatur jurnal diolah. Setelah data tersebut diyakini dapat menjawab masalah pokok dilakukan analisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan proses penetepan hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan di kantor pertanahan kota pekanbaru. Namun, belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan antara lain terhadap peraturan Nomor 4 Tahun 1996 sedangkan dari perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan atas tanah hak guna bangunan ,sudah dapat dilaksanakan baik secara Preventif maupun represif