Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan psikotropika sudah merambah sampai kesemua kalangan. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupan penegak hukum yang seharunya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengandung sanksi yang cukup berat namun masih bayak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hal ini dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, Apa saja kendala yang ditemui oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan psikotopika, dan Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan psikotopika. Metode penelitian ini adalah penelitian observational research yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, memberikan gambaran secara rinci tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah dilakukan dengan 2 cara yaitu secara preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan bentuk dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika dan represif dengan adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan hingga adanya putusan dengan bentuk adanya penjatuhan sanksi pidana berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hambatan yang ditemui oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah terdapat 2 (dua) faktor utama, yaitu: Faktor eksternal: Partisifasi masyarakat masih sangat minim dan Peredaran Narkoba yang semakin meningkat, Faktor Internal: Psikologi Anggota belum sepenuhnya baik, Kesulitan dalam Mengumpulkan Alat Bukti, dan Keterbatasan Alat Patrol, dan Upaya yang dilakukan oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan psikotopika adalah Sosialisasi Kepada Masyarakat, Meningkatan SDM dan pendekatan kepada tersangka, Pemetaan Dan Patroli Rutin, Tranparansi dalam penegakan hukum